Memperhatikan konfigurasi Kepulauan Indonesia serta letaknya pada posisi silang yang sangat strategis, juga dilihat dari kondisi lingkungan serta kondisi geologinya, Indonesia memiliki 5 ( lima ) keunggulan komparatif dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia, yaitu :

• Marine Mega Biodiversity ; wilayah perairan Indonesia memiliki keragaman hayati yang tidak ternilai baik dari segi komersial maupun saintifiknya yang harus dikelola dengan bijaksana.

• Plate Tectonic ; Indonesia merupakan tempat pertemuan tiga lempeng tektonik, sehingga wilayah tersebut kaya akan kandungan sumberdaya alam dasar laut, namun juga merupakan wilayah yang relatif rawan terhadap terjadinya bencana alam.

• Dynamic Oceanographic and Climate Variability , perairan Indonesia merupakan tempat melintasnya aliran arus lintas antara samudera Pasifik dan samudera Indonesia, sehingga merupakan wilayah yang memegang peranan penting dalam sistem arus global yang menentukan variabilitas iklim nasional, regional dan global dan berpengaruh terhadap distibusi dan kelimpahan sumberdaya hayati.

• Indonesia dengan konsep Wawasan Nusantara, sebagaimana diakui dunia internasional sesuai dengan hukum laut internasional (UNCLOS 82), memberikan konsekuensi kepada negara dan rakyat Indonesia untuk mampu mengelola dan memanfaatkannya secara optimal dengan tetap memperhatikan hak-hak tradisional dan internasional.

• Indonesia sebagai negara kepulauan telah menetapkan alur perlintasan pelayaran internasional, yaitu yang dikenal dengan Alur Lintas Kepulauan Indonesia (ALKI), hal ini mengharuskan kita untuk mengembangkan kemampuan teknik pemantauannya serta kemampuan untuk menjaga kelestarian lingkungan sekitarnya.

Pembangunan kelautan dan perikanan dimasa datang diharapkan menjadi sektor andalan dalam menopang perekonomian negara dalam pemberdayaan masyarakat yang bergerak di sektor kelautan dan perikanan. Menyadari hal tersebut, maka peran ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan dan perikanan menjadi sangat penting dan perlu dioptimalkan serta diarahkan agar mampu melaksanakan riset yang bersifat strategis yang dapat diaplikasikan oleh masyarakat luas terutama oleh para pelaku industri dan masyarakat pesisir pada umumnya.

BADAN RISET KELAUTAN DAN PERIKANAN

DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN

KEPALA

Ttd

Prof.Dr. Ir. Indroyono Soesilo,MSc.

DEKIN DORONG KELAUTAN SEBAGAI MAINSTREAM PEMBANGUNAN NASIONAL

Kegiatan ini dilakukan sebagai tindak lanjut amanat Keppres No. 21 Tahun 2007 tentang Dewan Kelautan Indonesia (Dekin) sebagai lembaga yang bertugas memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam penetapan kebijakan umum di bidang kelautan. Disadari bersama agar supaya potensi bidang kelautan yang demikian besar yang meliputi berbagai sektor, seperti perikanan, pelayaran, pariwisata bahari, perkapalan dan jasa pelabuhan serta sumberdaya mineral bawah laut dapat dimanfaatkan untuk meningkatan ekonomi kelautan diperlukan keterpaduan kebijakan publik di bidang kelautan. Demikian diungkapkan Sekretaris Dewan Kelautan Indonesia Rizald Max Rompas pada saat Sidang Dewan Kelautan Indonesia yang dipimpin langsung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad selaku Ketua Harian Dewan Kelautan Indonesia di Jakarta (4/11).

Keberadaan sektor kelautan menjadi hal yang sangat strategis untuk didorong sebagai mainstream pembangunan perekonomian nasional. Berdasarkan perhitungan berbagai lembaga dan para pakar, sektor kelautan memiliki potensi ekonomi besar apabila dikelola secara optimal. Prakiraan nilai ekonomi potensi dan kekayaan laut Indonesia yang telah dihitung para pakar dan lembaga terkait dalam satu tahun meliputi: perikanan senilai US $ 31,94 milyar, wilayah pesisir lestari US$ 56 milyar, bioteknologi laut total US$ 40 milyar, wisata bahari US$ 2 milyar, minyak bumi sebesar US$ 6,64 milyar, dan transportasi laut sebesar US$ 20 milyar. Potensi ekonomi bidang kelautan yang sangat besar pulalah yang mendorong Dekin melakukan kajian secara komperhensif sehingga potensi tersebut dapat digali dan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dalam fungsinya selama ini, Dekin melakukan pengkajian dan memberi pertimbangan serta rekomendasi kebijakan di bidang kelautan kepada Presiden. Beberapa kajian tersebut meliputi: (1) Evaluasi Implementasi Pendidikan Kelautan pada Tatanan Birokrasi dan Pendidikan Formal; (2) Analisis Kebijakan Pemberdayaan Pelayaran; (3) Kebijakan Pembangunan Kelautan didasarkan pada Analisis Input-Output Daya Dukung Kelautan; (4) Analisis Kebijakan Percepatan Pembangunan Pariwisata Bahari di Kawasan Timur Indonesia; (5) Analisis Kebijakan Pemanfaatan Tata Ruang dalam rangka Peningkatan Lingkungan Hidup Kelautan; (6) Perumusan Kebijakan Energi dan Sumberdaya Mineral Kelautan; (7) Penataan Peraturan dan Perundang-undangan di Bidang Kelautan; dan (8) Evaluasi Kebijakan Pembangunan Kelautan di Bidang Perikanan.

Lebih lanjut dikatakan bahwa Kebijakan Pembangunan Kelautan didasarkan pada Analisis Input-Output Daya Dukung Kelautan menjadi prioritas untuk segera diwujudkan. Hal ini dilakukan mengingat menjelang berakhirnya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Pertama, dan disaat merumuskan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kedua Tahun 2005-2020 disadari bahwa pembangunan kelautan belum mendapat perhatian sepenuhnya, sehingga data dan informasi yang berkaitan dengan potensi kelautan pun masih sangat terbatas dan belum dapat diakses secara luas. Kebijakan Pembangunan Kelautan yang didasarkan pada Analisis Input-Output Daya Dukung Kelautan, akan dijelaskan Model Perencanaan Pembangunan Kelautan Terpadu dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah tahun 2010 – 2014 disertai kebijakan yang diperlukan berdasarkan analisis Tabel Input – Output Kelautan sehingga pada tahap selanjutnya sekaligus diharapkan dapat menjadi bahan penentuan kebijakan untuk lebih meningkatkan pemanfaatan potensi dan peran kelautan nasional Indonesia dalam membangun bangsa dan negara.

Sidang Dewan Kelautan Indonesia yang dihadiri oleh anggota Dekin yang terdiri dari para Menteri instansi yang terkait bidang kelautan, para pakar, dan stakeholder lainnya di bidang kelautan sekaligus menjadi Sidang Perdana Anggota Dekin di bawah kepemimpinan Ketua Harian yang baru Fadel Muhammad, yang sebelumnya Ketua Harian Dekin adalah Freddy Numberi yang saat ini menjabat sebagai Menteri Perhubungan.

Jakarta, November 2009

A.n. Kepala Pusat Data, Statistik dan Informasi

Kepala Bidang Komunikasi

Drs. Eddy Papayungan, MM

Narasumber

1. Dr. Ir. Rizald Max Rompas, M. Agr

Sekretaris Dekin (HP.0811940893)

2. Dr. Soen’an H. Poernomo, M.Ed

Kepala Pusat Data, Statistik dan Informasi (HP. 08161933911)

Dalam pertemuan dengan Duta Besar Amerika Serikat, Cameron R. Hume di Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) kemarin, Menteri Kelautan dan Perikanan, Fadel Muhammad menyampaikan mengenai komitmen dan keinginan Pemerintah Indonesia dalam melanjutkan hubungan kerja sama yang telah berjalan baik dengan Amerika Serikat. Kepada Dubes Hume, Fadel juga mengingatkan komitmen kedua negara di sektor kelautan dan perikanan pasca World Ocean Conference (WOC) yang menghasilkan Manado Ocean Declaration (MOD). Hal tersebut ditandai dengan pertemuan yang telah dilakukan antara Pemerintah Indonesia dengan wakil dari National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA).

Pada pertemuan dalam rangka kunjungan kehormatan Dubes AS kemarin, Fadel juga mengharapkan agar nantinya dapat dibangun hubungan antar dua negara yang berdaulat menjadi jauh lebih baik lagi terutama di bidang kelautan dan perikanan. Sebelumnya juga disampaikan bahwa DKP dan perwakilan dari United State Agency for International Development (USAID) pada pertengahan Oktober lalu telah membahas mengenai beberapa kerjasama di sektor kelautan dan perikanan, seperti penelitian mengenai kelautan maupun pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan data perdagangan antara Indonesia dan AS, volume ekspor hasil perikanan Indonesia pada tahun 2008 secara keseluruhan meningkat rata-rata sebesar 10,6%. Memang terjadi penurunan ekspor pada komoditi tuna sebanyak 17,55%, yaitu sebesar 21,375 ribu ton pada tahun 2007, menjadi 17,624 ribu ton pada 2008, namun peningkatan yang cukup signifikan terlihat pada komoditi udang peningkatan sebesar 27,82% sebesar 16,804 ribu ton yakni 60,399 ribu ton pada tahun 2007 menjadi 77,203 ribu ton di tahun 2008. Sedangkan untuk ekspor komoditas hasil perikanan lainnya hanya meningkat tidak lebih dari 1% atau hanya 0,65% dari 44,015 ribu ton tahun pada 2007 menjadi 44,301 ribu ton pada tahun 2008.

Sejalan dengan peningkatan volume ekspor, kenaikan juga terjadi pada nilai ekpor dengan nilai rata-rata sebesar 22, 952% atau sebesar US$ 944,4 juta. Pada tahun 2007 jumlah nilai ekspor hasil perikanan mencapai US$ 762,264 juta menjadi US$ 937,222 juta. Sama halnya dengan peningkatan volume, nilai ekspor komoditas udang meningkat cukup signifikan yakni 30,16% atau sebesar US$ 126,907 juta dari US$ 420,72 juta pada tahun 2007 menjadi US$ 547,627 juta pada tahun 2008. Peningkatan nilai ekspor produk perikanan lainnya adalah 19,576%, yakni US$ 267,979 juta pada tahun 2007 menjadi US$ 320,44 juta pada tahun 2008. Penurunan terjadi pada komoditas tuna sebesar 5,99% dari US$ 73,565 juta pada tahun 2007 menjadi US$ 69,154 juta pada tahun 2008.

Untuk tahun 2009, berdasarkan data hingga Juli 2009, Indonesia telah membukukan volume ekspor sebesar 155,853 ribu ton dengan nilai ekspor sebesar US$ 944,4 juta yang berasal dari tiga komoditi utama ekspor yakni udang, tuna dan perikanan lainnya. Hal tersebut menunjukan bahwa AS merupakan salah satu negara yang sangat prospektif untuk tujuan ekspor hasil perikanan.

Jakarta, 4 November 2009
Kepala Pusat Data, Statistik dan Informasi

ttd

Dr. Soen’an H. Poernomo, M.Ed.

Narasumber

1. Dr. Soen’an H. Poernomo, M.Ed
Kepala Pusat Data, Statistik dan Informasi (HP. 08161933911)
2. Ir. Saut P. Hutagalung M.Sc.
Direktur Pemasaran Luar Negeri (HP. 0811840360)